Pengabdian Masyarakat

Campus Social Responsibility (CSR)

Dinas Sosial kota surabaya bekerja sama dengan  kamus kampus di surabaya salah satunya Politeknik NSC Surabaya untuk melaksanakan kegiatan CSR campus social responsibility dimana para mahasiswa melakukan pendampingan kepada warga surabaya yang putus sekolah agar mereka kembali ke sekolah

 

mahasiswa yang mengikuti CSR

peserta

 

Bu Risma dan anak anak putus sekolah

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

PELATIHAN PERHOTELAN + DISALURKAN KERJA

PEMERINTAH KOTA SURABAYA (DISNAKER) BEKERJASAMA DENGAN CV CARBA MENGADAKAN PELATIHAN PERHOTELAN — GRATIS, BERTEMPAT DI POLITEKNIK NSC SURABAYA

SYARAT-2 YANG HARUS DIPENUHI:
1. KTP DOMISILI SURABAYA
2. BELUM KULIAH & BEKERJA
3. USIA MAX 30 TH
4. LULUSAN SMA/SMK SEDERAJAT

YANG AKAN DIDAPAT SELAMA PELATIHAN:
1. MODUL
2. UANG TRANSPORT
3. KONSUMSI

4. SERTIFIKAT
5. DISALURKAN KERJA

SETELAH MASA PELATIHAN SELESAI, PESERTA AKAN DI SALURKAN KERJA
MOHON INFO INI DI SAMPAIKAN KE TEMAN-2, TETANGGA, ATAU SAUDARA ANDA

Info Hub : Politeknik NSC Surabaya
Alamat : Jl. Basuki Rahmat 85 Surabaya
Telp : (031) 5310333,5310334

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Pengumuman Pelaksanaan Pelatihan Applied Approach (AA) dan PEKERTI Kopertis Wilayah VII

info kopertis 7 :
 
Berikut kami sampaikan pengumuman pelaksanaan pelatihan Applied Approach (AA) dan PEKERTI yang akan dilaksanakan oleh Kopertis Wilayah VII Jawa Timur.

Perlu kami beritahukan bahwa pendaftaran akan ditutup apabila kuota peserta telah terpenuhi dan bagi pendaftar AA harus melampirkan sertifikat PEKERTI.

 Pengumuman Pelaksanaan Pelatihan AA Angkatan IV Tahun 2013

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KOTA YOGYAKARTA

contoh proposal pengabdian masyarakat UNY

Pemberdayaan merupakan suatu konsep untuk memberikan tanggungjawab yang lebih besar kepada orang-orang tentang bagaimana melakukan pekerjaan. Pemberdayaan akan berhasil jika dilakukan oleh pengusaha, pemimpin dan kelompok yang dilakukan secara terstruktur dengan membangun budaya kerja yang baik. Konsep pemberdayaan terkait dengan pengertian pembangunan masyatakat dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.
Program-program pemberdayaan sumberdaya manusia telah dilakukan pemerintah. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan Indonesia yaitu membangun manusia Indonesia seutuhnya, maka pembangunan harus merupakan perubahan sosial yang tidak hanya terjadi pada taraf kehidupan masyarakat belaka tetapi juga pada peranan unsur-unsur didalamnya.
Pembangunan menempatkan manusia sebagai subyek pembangunan. Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan menjadi komitmen bersama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kemiskinan merupakan masalah pembangunan kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan berbagai bidang pembangunan lainnya yang ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan, dan  ketidakberdayaan. Oleh karena itu, kemiskinan terutama yang diderita oleh kaum miskin merupakan masalah pokok nasional yang penanggulanggannya tidak dapat ditunda lagi dan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial.  Penanganan kaum miskin tidaklah mudah, karena kaum miskin telah mengalami masalah kemiskinan yang berlangsung lama. Kaum miskin mengalami keterbatasan dalam hal pendidikan, keterampilan, sarana usaha serta modal usaha. Tawaran kredit UMKM dari pengusaha dan perbankan sulit diakses oleh kaum miskin, karena keterbatasan kemampuan dan asset yang dimiliki. Pemerintah dalam hal ini dinas sosial berusaha menemukan pola yang efektif
agar kaum miskin dapat memperoleh akses modal usaha tanpa agunan dengan tetap mendorong tanggungjawab bersama melalui pola terpadu Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

HIBAH PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI PERGURUAN TINGGI

 Sejalan dengan perannya sebagai fasilitator, penguat, dan pemberdaya, Ditjen Dikti berupaya mengawal kualitas penelitian  dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi. Pengelolaan penelitian  dan pengabdian kepada masyarakat  di perguruan tinggi diarahkan
untuk:
a.  mewujudkan keunggulan penelitian  dan pengabdian kepada masyarakat  di perguruan tinggi;
b.  meningkatkan daya saing perguruan tinggi di bidang penelitian  dan pengabdian kepada masyarakat pada tingkat nasional dan internasional;
c.  meningkatkan angka partisipasi dosen dalam melaksanakan penelitian  dan pengabdian
kepada masyarakat yang bermutu;
d.  meningkatkan kapasitas pengelolaan penelitian  dan pengabdian kepada masyarakat  di perguruan tinggi; 
e.  mendukung potensi perguruan tinggi untuk menopang pertumbuhan wilayah sekitar Perguruan Tinggi.
Program Hibah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Program hibah penelitian di Perguruan Tinggi dibagi kedalam dua kelompok, yaitu  Penelitian Desentralisasi dan Penelitian Kompetitif Nasional,  yang diuraikan sebagai  berikut.
a.  Hibah Penelitian Desentralisasi meliputi:
1.  Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT);
2.  Penelitian Hibah Bersaing (PHB);
3.  Penelitian Fundamental (PF);
4.  Penelitian Tim Pascasarjana (PPS);
5.  Penelitian Kerjasama antar Perguruan Tinggi (PEKERTI);
6.  Penelitian Disertasi Doktor (PDD); dan
7.  Penelitian Dosen Pemula (PDP).
b.  Hibah Penelitian Kompetitif Nasional meliputi:
1.  Penelitian Unggulan Strategis Nasional (PUSNAS);
2.  Riset Andalan Perguruan Tinggi dan Industri (RAPID);
3.  Penelitian Kerjasama Luar Negeri dan Publikasi Internasional (KLN);
4.  Penelitian Kompetensi (HIKOM);
5.  Penelitian Strategis Nasional (STRANAS); dan
6. Penelitian  Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia  (MP3EI).
Berbeda dengan hibah penelitian, Ditlitabmas mengelola semua hibah pengabdian kepada
masyarakat yang terdiri atas tujuh skema, yaitu:
a.  Ipteks bagi Masyarakat (IbM);
b.  Ipteks bagi Kewirausahaan (IbK);
c.  Ipteks bagi Produk Ekspor (IbPE);
d.  Ipteks bagi Inovasi Kreativitas Kampus (IbIKK);
e.  Ipteks bagi Wilayah (IbW);
f.  Ipteks bagi Wilayah antara PT-CSR atau PT-Pemda-CSR (IbWPT); dan
g.  Hibah Hi-Link.
Ketentuan Umum
Pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada  standar penjaminan mutu  penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi.  Berkenaan dengan hal tersebut, Ditlitabmas menetapkan ketentuan umum pelaksanaan  program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diuraikan sebagai berikut.
a. Ketua peneliti/pelaksana adalah dosen tetap perguruan tinggi yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) yang terdaftar dalam Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) yang tersedia di: http://pdpt.dikti.go.id  atau http://evaluasi.dikti.go.id. 
b. Anggota peneliti/pelaksana adalah dosen yang harus mempunyai NIDN, sedangkan anggota peneliti/pelaksana bukan dosen harus mengisi form kesediaan.
c.  Proposal diusulkan melalui Lembaga  Penelitian dan atau  Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat  dan pimpinan tertinggi perguruan tinggi  tempat dosen tersebut bertugas secara tetap di perguruan tinggi bersangkutan yang dikirim ke  Ditlitabmas  dengan cara diunggah melalui SIM-LITABMAS (http://simlitabmas.dikti.go.id).
d.  Pada tahun yang sama setiap peneliti hanya boleh terlibat dalam 1 (satu) judul penelitian atau pengabdian sebagai ketua dan 1 (satu) judul sebagai anggota, atau sebagai anggota  didalam usulan proposal maksimum  pada 2 (dua) skema yang berbeda, baik program Hibah Penelitian Desentralisasi, Hibah Penelitian Kompetitif Nasional maupun hibah pengabdian kepada masyarakat.
e.  Apabila penelitian atau pengabdian yang dihentikan sebelum waktunya akibat kelalaian peneliti/pelaksana atau terbukti mendapatkan duplikasi pendanaan penelitian atau pengabdian atau mengusulkan kembali penelitian atau pengabdian yang telah didanai sebelumnya, maka ketua peneliti/pelaksana tersebut tidak diperkenankan mengusulkan penelitian atau pengabdian yang didanai oleh Ditlitabmas selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan diwajibkan mengembalikan dana penelitian atau pengabdiannya ke kas negara.
f.  Lembaga Penelitian dan atau  Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat  perguruan tinggi diwajibkan untuk melakukan kontrol internal terhadap semua kegiatan pengelolaan penelitian dan pengabdian dengan mengacu kepada  sistem  penjaminan  mutu  yang berlaku di masing-masing perguruan tinggi.
g.  Lembaga Penelitian dan atau  Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat  perguruan tinggi yang tidak  melaksanakan poin  f  tidak akan diikutkan dalam program pemetaan kinerja penelitian atau pengabdian kepada masyarakat tahun berikutnya.
h.  Peneliti atau pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang tidak  berhasil  memenuhi luaran (output)  yang dijanjikan pada proposal  akan  dikenai sanksi, yaitu yang bersangkutan  tidak diperbolehkan  untuk  mengajukan usulan baru sampai dipenuhinya output yang dijanjikan.
i. Penggunaan dan pertanggungjawaban dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengacu kepada aturan yang berlaku.